Resensi

Berbahagia Tanpa Harus Menjadi Politikus
Judul Buku : Kalau Mau Bahagia, Jangan Jadi Politikus
Penulis : Arvan Pradiansyah
Penerbit : PT Mizan Pustaka
Cetakan : I, Maret 2009
Halaman : XXIV + 130 halaman
Peresensi : Fuad Fathoni *)

Pesta demokrasi telah usai. Kini hanya meninggalkan banyak kenangan yang mungkin tidak bisa kita lupakan begitu saja. Banyak fenomena yang terjadi yang kadang membuat kita tertawa atau bahkan prihatin. Sebut saja peristiwa yang terjadi di Kabupaten Garut. Ada caleg dari kabupaten tersebut yang marah besar sambil berteriak menghujat tim suksesnya. Hal itu terjadi karena diindikasikan telah menebar uang sebelum proses pemungutan suara pada salah satu TPS di wilayah kecamatan Winaraja, Garut

Namun, setelah dilakukan perhitungan suara, hasil sementara menunjukkan kalah telak. Sehingga sempat ditenangkan sekaligus diamankan oleh Polsek setempat. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Dadang Sudrajat, menyatakan di ruang kerjanya, "Diharapkan jangan emosional menyikapi perolehan suara sementara, juga hendaknya bisa menerima ikhlas apa pun hasilnya, sekaligus dapat terus-menerus memanjatkan doa kepada Allah SWT," ungkapnya.

Di balik hiruk-pikuk dunia politik yang seperti itu, Arvan Pradiansyah penulis buku best seller “The 7 Laws of Happiness”, malah menulis buku yang menurut saya sangat berani. “Kalau Mau Bahagia, Jangan Jadi Politikus”.
Coba Anda bayangkan, di sisi lain banyak para caleg berkampanye dengan membawa jargon-jargonnya yang berpihak pada masyarakat kecil ataupun swasembada pangan yang notabennya itu akan menimbulkan efek yang membahagiakan masyarakat. Tapi tidak menurut Arvan yang melanjutkan studinya dan memperoleh gelar Master of Science dalam bidang Industrial Relations & Human Resources Management dari The London School of Economics (LSE), Inggris. Dia dengan berani mengatakan jadi politikus bukan jalan yang benar untuk kita bisa berbahagia di dunia dan akhirat.

Seperti yang kita rasakan bersama. Menjelang pemilu legeslatif kemarin, kehidupan kita menjadi lebih sumpek dan sesak. Bayangkan, ke mana kita pergi, pandangan kita tertumbuk pada berbagai poster dan spanduk dari begitu banyak orang yang tidak kita kenal dan juga tidak mengenal kita yang menawarkan janji-janji surga. Ketika ingin santai menikmati radio atau televisi, kita juga sering merasa terganggu oleh iklan-iklan politik yang begitu banyak. Lantas dengan semua pengorbanan yang kita lakukan, apakah kita akan mendapat sesuatu yang setimpal? Tidak juga. Bukankah pemerintah datang silih berganti, tetapi nasib rakyat tidak juga lebih baik? Bukankah para politisi hanya peduli pada rakyat menjelang pemilihan umum?
Kalau begitu, apa sesungguhnya manfaat yang diberikan para politisi itu bagi kehidupan kita? Dengan kata lain, apakah politik merupakan sebuah keniscayaan atau suatu kesia-siaan? Seorang filusuf Perancis, Andre Comte, mendiskusikan hal ini dengan sangat menarik. Dalam bukunya, The Little Book of Philosophy (London: 2004), ia mengatakan bahwa politik adalah sebuah keniscayaan. Kita membutuhkan politik supaya konflik kepentingan (Conflik of Interest) dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Kita perlu membentuk negara tanpa kekerasan. Kita perlu membentuk negara bukan karena semua orang baik dan adil, justru karena mereka tidak seperti yang kita harapkan.

Politik adalah seni untuk hidup bersama dengan dengan orang-orang yang bukan merupakan pilihan kita, orang-orang yang tidak mempunyai ikatan yang khusus dengan kita dan orang-orang yang lebih merupakan rival ketimbang lawan kita.
Politik, dengan demikian, diperlukan agar kita mendapatkan kepastian mengenai siapa yang memberikan perintah, siapa yang membuat hukum dan peraturan, serta siapa yang harus menjalankannya. Tanpa politik, tidak ada hukum yang berlaku, dan tidak ada kekuatan yang bisa memaksa orang untuk mematuhinya.

Tanpa adanya kekuatan yang memaksa, maka akan terjadi kesewenang-wenangan, seperti halnya Israel yang melakukan pembunuhan massal terhadap rakyat Palestina di Gaza. Bukankah seluruh dunia hanya bisa mengutuk dan mengecam, tetapi tidak bisa mencegah pembunuhan yang berlangsung terus-menerus setiap hari? Inilah yang juga akan terjadi tanpa adanya negara. Thamas Hobbes menyebutkan kondisi ini sebagai Natural States, yang setiap orang merupakan musuh bagi orang yang lain.

Kalau demikian, keberadaan negara merupakan sebuah keniscayaan yang diperlukan untuk menjamin kehidupan dan peradaban. Di sinilah para politisi memainkan peranan yang sangat penting. Dengan menjalankan negara, para politisi dapat menyuruh orang untuk berbuat baik dan melarang untuk berbuat jahat (‘amar ma’ruf nahi mungkar). Inilah kelebihan mereka daripada orang-orang seperti kita. Walaupun kita semua dapat menganjurkan orang lain untuk berbuat baik, kita tidak dapat memaksa agar mereka tidak berbuat jahat.

Apabila politik dijalankan dengan tujuan seperti ini, maka ia tentu saja adalah pekerjaan yang mulia. Namun sayangnya, yang terjadi tidaklah demikian. Politik lebih sering diperlakukan sebagai sebuah kompetisi untuk memenangi sebuah kekuasaan, mengatur kehidupan orang banyak, menguasai aset rakyat, serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Mengapa hal ini terjadi? Menurut pendapat saya, ada tiga paradigma yang menyebabkannya. Pertama, adalah kecenderungan kita mementingkan diri sendiri dan keserakahan yang tidak ada batasnya. Ini didasarkan pada paradigma yang salah dalam memandang hidup. Banyak orang yang memandang dirinya hanya sebagai makhluk fisik. Oleh karena itu, ia berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, jauh lebih banyak daripada yang ia butuhkan untuk hidup. Orang-orang seperti ini tidaklah menyadari bahwa pada hakikatnya manusia adalah makhluk spiritual dan sebagai makhluk spiritual kita kekal untuk selama-lamanya. Ketidaksadaran ini membuat kita merusak spiritualitas kita sendiri dengan mengambil sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi hak kita. Di sinilah terletak persimpangan jalan antara politik dan kebahagiaan. Rumus terpenting dalam politik adalah mendapatkan (getting); padahal, agar bisa berbahagia, kita harus lebih banyak memberi (giving).

Kedua, banyak orang yang masih melihat jabatan sebagai kesempatan, bukan sebagai amanah. Karena itu, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan jabatan kemudian memaksimalkan jabatan tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan kelompoknya masing-masing. Mereka juga berpikir bahwa pertanggungjawaban jabatan tersebut hanya akan dilakukan di hadapan manusia yang bisa diajak bekerjasama, bahkan dikelabuhi, bukan di hadapan Tuhan.

Ketiga, banyak orang berpikiran bahwa “Semua orang akan melakukan hal yang sama bila mereka mendapatkan kesempatan (jabatan) yang sama”. Kalaupun ada yang protes dan tidak setuju, sebetulnya hal itu hanya lantaran yang bersangkutan tidak punya kesempatan.

Lantas bagaimana yang telah terjadi di dunia perpolitikan kita. Cukup ngiris jika kita melihatnya. Kita sudah sangat rindu dengan para politikus yang benar-benar memikirkan nasib rakyat yang menanggap jabatan yang diembannya bukan merupakan sebuah kesempatan, tapi sebuah tanggung jawab. Andai para politukus kita punya pikiran seperti Bang Arvan Pradiansyah. []

*) Penulis adalah mahasiswa manajemen keuangan UIN Malang yang aktif di penulisan